MENU

by • December 24, 2018 • EkonomiComments (0)46

2019 : Kantong Tekor Burung Garuda

Belakangan, PKN (pendidikan Kewarganegaraan) dan Pancasila menjadi wacana untuk kembali diajarkan kepada siswa sekolah, tujuannya untuk mengikis intoleransi dan radikalisme yang diduga meningkat. Entah darimana hipotesa pemerintah soal ini, bahwa mata pelajaran tersebut  berkorelasi pada intoleransi dan radikalisme. Saya pun tak punya dalil untuk mengatakan ini sebaliknya, namun jika melihat kurikulum di negara-negara lain yang tak memiliki pelajaran serupa PKN dan Pancasila namun aman-aman saja, maka saya berasumsi ini tak ada korelasinya. Bak kendaraan yang pecah ban, namun diperbaiki spionnya.

Namun saya meyakini, persoalannya memang ada di Pancasila, tapi bukan mata pelajarannya, tapi di sistem ekonominya, yang menurut buku modul kelas 12 SMU, dinyatakan Indonesia menganut sistem ini. Oleh Wikipedia dijabarkan sebagai sistem perekonomian yang didasarkan pada lima sila dalam Pancasila, istilah yang muncul pertama kali pada tahun 1967 dalam artikel Dr. Emil Salim.

Apa korelasinya..?

Teorinya, penerapan kebijakan yang keliru akan berujung inflasi tinggi dan pertumbuhan rendah. Namun Indonesia sebaliknya, inflasi rendah dan pertumbuhan cukup baik jika di bandingkan sejumlah negara lain. Handicap-nya ada di defisit transaksi berjalan. Tak tanggung-tanggung, Bank Indonesia (BI) mengumumkan defisit transaksi berjalan sebesar US$ 8,8 miliar atau 3,37% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal III.

Definisi text book-nya kira-kira begini, transaksi berjalan adalah indikator perdagangan internasional meliputi barang, jasa, pendapatan faktor produksi (dari aset dan tenaga kerja), dan transfer uang. Jadi kalau tercatat defisit, maka negara tersebut punya ‘utangan’ dari negara-negara lain. Kalau mau diambil pengertian mudahnya, ini ibarat berdagang, ‘jualan ‘ kita , lebih kecil daripada ‘pembeliannya’, besar pasak daripada tiang. Ketika defisit, ketergantungan terhadap valas tentu menjadi lebih besar, dan para investor secara psikologis menilai ini tanda ekonomi tak sehat, dan memutuskan untuk tidak menanamkan modalnya di Indonesia (padahal inilah yang sebenarnya kita harapkan). Sehingga ketika defisit, rupiah melemah dan terkadang karena alasan politik, ini bisa menjadi isu yang menggelinding bak bola salju, membesar ketika viral dengan drama yang menjadi-jadi.

Defisit transaksi berjalan di tahapan sebuah negara bertumbuh memang dinilai wajar, karena pembelian yang dilakukan untuk barang-barang modal belum bisa menghasilkan dalam waktu cepat. Ini terjadi pada Singapura, Korea bahkan China. Namun seiring waktu, dengan efisiensi dan produktifitas dari akumulasi proses barang-barang modal yang telah di olah, maka defisit transaksi berjalan diharapkan bisa tereduksi.

Yang membuat ini terasa ganjil, karena kondisi dimana Indonesia mengalami defisit sudah terjadi sejak kuartal IV 2011, sekalipun ketika itu masih di kisaran 2%. Kedua, ditahun 2018 ini, defisit menembus 3% pada kuartal II dan berlanjut ke kuartal III, yang melewati batas aman rasio 3%. Dan selama defisit, selama itu pula kita ‘menutupinya’ dengan berbagai cara, termasuk ‘cas bon’. Ini artinya, sudah cukup lama kita terus ‘berinvestasi’ tanpa ada imbal hasil yang signifikan, bahkan melebar. Terlebih pemerintah tengah gencar mengejar ketertinggalan kita di infrastruktur, yang mendorong kenaikan impor untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dalam negeri.

Untuk menekan defisit, pemerintah juga harus menekan pertumbuhan. Cara berhitungnya bisa ditilik dari rumusan ICOR (incremental output ratio), yakni 1% pertumbuhan ekonomi, membutuhkan rasio investasi 6% terhadap PDB (Produk Domestik Bruto). Jadi kalau Indonesia mau mengejar pertumbuhan 6%, maka harus mencapai rasio investasi 36,6%, jika ini dibiayai dari tabungan domestik, hanya tersedia 32-33% saja (Chatib Basri, Kompas 13 Desember 2018), terlihat ada selisih antara tabungan dan investasi, yang mencerminkan defisit dari transaksi berjalan. Jadi mudahnya, jika Indonesia hendak mengejar pertumbuhan 6%, maka defisit transaksi berjalan akan meningkat 4%, dan dampak sistemiknya akan kemana-mana.

Ada banyak cara untuk mengatasi defisit khususnya secara ekonomi. Mulai dari stimulasi masuknya modal asing hingga menggenjot sektor manufaktur dan ekspor. Namun altarnatif lain yang mungkin bisa menjadi diskursus, adalah mencoba memahami hal ini dari sudut pandang sederhana yang mungkin klise, namun rasanya benar. Terutama jika dikaitkan kembali dengan sistem ekonomi kita yang Pancasila.

Ekonomi Pancasila memberikan ruang pada liberalisasi ekonomi, pemilik modal dapat mengoptimalkan sumber dayanya untuk menciptakan profit sebesar-besarnya. Namun dibatasi pada hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak, yang semuanya dikuasai negara layaknya sistem sosialis. Persoalannya, ketika ini dimulai, ada kelompok pemodal yang berkapasitas besar, sedang, kecil bahkan kecil sekali. Misalkan pengusaha dengan modal Rp. 1 Miliar berinvestasi pada bisnis yang menghasilkan imbal hasil 20%. Sementara ada pedagang bakso yang memulai usahanya dengan modal 1 Juta untuk membeli rombong dan bahan baku, dengan imbal hasil yang sama. Pengusaha dengan modal Rp. 1 M mendapati perubahan modalnya bertambah Rp. 200 juta dari profit, sementara tukang baso hanya Rp. 200 ribu. Pengusaha modal Rp. 1 M, memiliki kas tambahan Rp. 200 juta, yang jika ia tanamkan lagi sebagai modal -baik untuk bisnisnya sendiri ataupun bisnis lainnya-, dan juga memberikan imbal hasil 20%, maka akumulasinya akan berlipat. Sementara tukang baso dengan hasil 200 ribu, hanya cukup untuk biaya hidupnya, sekalipun ada yang bisa di investasikan kembali, mungkin besarannya tak banyak.

Inilah yang dalam jangka panjang akan menyebabkan si pengusaha modal Rp. 1 M, akan melipat gandakan kekayaannya berkali lipat dari si tukang baso. Belum lagi dengan ‘prinsip’ kapitalisme yang mengharamkan ‘penumpukan modal’, maka setiap profit di dapatkan, harus di tanamkan kembali sebagai investasi. Bahkan kerap kali ini bersimulasi menjadi sebagai ‘permainan’, maka obsesi mendirikan bisnis yang terakumulasi bisa menjadi ambisi, dan ambisi yang terus terakumulasi lagi bisa menjadi nafsu, nafsu untuk terus memperkaya diri. Dalam jangka panjang, akan ada jurang menganga antara si pengusaha modal 1 M dengan tukang baso. Belum lagi dengan akses pengetahuan dan pendidikannya, si pengusaha modal Rp. 1 M dengan latar belakang pendidikan bisnis di Harvard, berhadapan dengan si tukang Baso yang sekolah di desa yang atapnya setengah terbuka, yang gurunya cuma 2 orang itupun berlatar pendidikan S1 yang tak selesai sebagaimana gambaran banyak sekolah di Indonesia di daerah marjinal.

Tulisan Yenny Tjoe  di ekonomi.kompas.com memvalidasi hal ini. Sejak tahun 2000, ketimpangan ekonomi di Indonesia meningkat pesat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia memicu tingginya ketimpangan antarpenduduk. Hal ini tercermin dalam Indeks Gini, yakni indeks untuk mengukur ketimpangan dalam sebuah negara dari 0 (kesetaraan sempurna) sampai 100 (ketidaksetaraan sempurna).

Laporan Bank Dunia pada 2015 menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya dinikmati oleh 20 persen kelompok terkaya. Kelompok ini diidentifikasi sebagai kelas konsumen. Mereka adalah orang-orang yang berpendapatan bersih per tahun di atas 3.600 dollar AS atau Rp 52,6 juta dan pengeluaran per hari nya sekitar 10 dollar AS hingga 100 dollar AS untuk makanan, transportasi, dan perlengkapan rumah tangga lainnya.

Luky Djani lewat tulisannya di Kompas 14 Desember 2015, menuliskan bahwa ketimpangan ekonomi, akan bermutasi menjadi ketimpangan sosial. Peneliti Institute fo strategic initiatives ini mengutip Charles Tilly (2007) yang menyebutkan mengkristalnya ketimpangan ekonomi dalam kategori sosial, dapat memutar balikkan demokrasi, dimana orang mencari solusi sendiri karena mengangap pemerintah tak mampu mengatasi ketimpangan ini. Hal ini diperoleh dari gagasan pengelolaan ekonomi kolektif berdasarkan kategori sosial seperti ras, etnik dan agama. Pengelolaan ekonomi yang berdasarkan identitas sosial bersifat eksklusif dan bercorak club goods atau diskriminasi terhadap kategori sosial lain.

Di ranah politik, ini masuk dalam labirin sekat sektarian yang dipenuhi prasangka, kegamangan dan kecemburuan sosial, (sebagaimana di kutip Luky dari Vail, Wheelock dan Hill, 1999).  Akibatnya, sistem dan nilai demokrasi seperti universalisme, nondiskriminasi dan kesetaraan, tergerus oleh sentimen identitas sosial.

Sampai disini, rasanya cukup jelas sudah kita melihat duduk persoalannya. Pelajaran PKN dan Pancasila bukanlah solusi, namun ketimpangan ekonomi yang bermutasi menjadi ketimpangan sosial karena -salah satu muaranya- adalah defisit transaksi berjalan yang disebabkan ketidakmampuan kita mengkonversi modal menjadi imbal hasil yang signifikan, ditambah gencarnya proyek infrastruktur.  Senada dengan yang dituliskan Umar Juoro Ekonom Senior di Center for Information and Development Studies dan Habibie Center untuk Kompas.com. Defisit transaksi berjalan dapat terjadi karena ketidakseimbangan yang bersifat struktural dalam distribusi pendapatan sebagaimana ditunjukkan oleh relatif tingginya Koefisien Gini.

Model Bisnis Baru

Sistem liberasilisasi tidak bertentangan dengan Ekonomi Pancasila, selama tidak melanggar peraturan pemerintah dan undang-undang dasar. Maka salah satu hal yang bisa dilakukan selain berbagai solusi jangka pendek yang sudah dilakukan, adalah dengan mendorongnya ekonomi berorientasi benefit. Caranya, dengan mengajak semua sektor baik swasta maupun pemerintah, secara bersama memberikan pemberdayaan kepada kelas-kelas di bawahnya, dari berbagai bidang, mulai dari peningkatan mutu pendidikan, bantuan keuangan, inkubasi bisnis hingga program hibah yang masif.

Filosofi Milton Friedman sudah lama tak lagi berlaku bahkan di negara-negara kapitalistik sekalipun, bahwa satu-satunya tanggung jawab sosial sebuah bisnis adalah meningkatkan keuntungannya, titik. Saat ini, perspektif telah berubah, penelitian Cone (2006) menunjukkan bahwa 80% responden ingin bekerja untuk perusahaan yang peduli dengan dampaknya pada masyarakat. Demikian pula dengan riset dari Universitas Stanford (2008) yang menemukan bahwa 97% mahasiswa memiolih untuk meninggalkan keuntungan finansial untuk bekerja pada perusahaan yang memiliki reputasi baik dalam tanggung jawab sosial perusahaannya.

Inilah yang kemudian mendorong Prudential, IMD, 3M bahkan Sears memiliki program Giving Back kepada masyarakat. Apple menyumbangkan ratusan komputer kke sekolah-sekolah, untuk membantu meningkatkan mutu pendidikan. American Express membiayai akademi perjalanan dan pariwisata sekolah-=sekolah menengah. Kaboom membangun 1000 taman bermain dalam 1000 hari dan menghabiskan US$25 juta dan karyawan Home Depot mengajak 100.000 karyawannya sebagai sukarelawan, Home Depot juga bekerja sama dengan organisasi Nirlaba berorientasi pada anak-anak. Perusahaan sepatu Timberland mengizinkan karyawannya dengan tetap dibayar untuk melakukan proyek pelayanan apapun yang sesuai dengan keinginan karyawannya tersebut. Dan begitu banyak contoh lainnya di negara-negara maju yang mulai memberikan apresiasi kepada lingkungan sosial. Bahkan ada istilah B Corp, sertifikasi yang diberikan kepada perusahaan yang berorientasi pada benefit, dimana di Indonesia, baru ada 2 perusahaan yang memiliki sertifikasi ini, salah satunya Danone (Aqua).

Bantuan dari perusahaan-perusahaan besar kepada kelompok yang lebih kecil, akan mereduksi ketimpangan ekonomi, yang harapannya mereduksi ketimpangan sosial, dan nantinya menjadi mesin pertumbuhan secara bersama. Jika ini dilakukan, maka pertumbuhan ekonomi bisa di genjot dan mengakselerasi PDB tanpa khawatir transaksi berjalan terganggu, bahkan dalam jangka panjang bukan tidak mungkin kembali surplus. Himbauan moral dari pemerintah untuk sektor swasta adalah salah satu alternatif yang jika dilakukan, rasanya dalam jangka panjang akan terasa hasilnya. Sebagaimana kata Uncle Ben untuk Peter Parker, dengan kekuatan yang besar, maka muncul tanggung jawab yang besar. Sekarang, tinggal bagaimana pemerintah berhasil mengajak korporasi untuk mengakselerasi peran sosialnya secara lebih masif. Mengingatkan mereka bahwa dalam Ekonomi Pancasila, ada 5 sila yang semuanya berorientasi pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *